Kronologi Aceh



Indonesia, Aceh, GAM, DOM, Konflik NANGGROE Aceh Darussalam (NAD) cerminan dinamika daerah yang sarat konflik. Dari periode perang prakemerdekaan sampai era reformasi Indonesia, kekerasan selalu menyatu dalam jejak-jejak sejarah rakyat. Yang sangat membekas, jejak tentang stigma Aceh sebagai Daerah Operasi Militer (DOM).

Warna konflik itu bisa dieksplorasi dari lintasan peristiwa berikut, disarikan dari buku Sejarah dan Kekuatan Gerakan Aceh Merdeka, Solusi, Harapan dan Impian, karya Neta S. Pane dan sumber-sumber lain:

22 Agustus 1945 :

Sejumlah tokoh dan pejuang Aceh berkumpul di rumah Teuku Abdullah Jeunib di Banda Aceh. Anggota Volksraad (DPR buatan Belanda di Jakarta yang menjadi Residen Aceh), Teuku Nyak Arief hadir dalam pertemuan. Politisi muda menyampaikan pemikiran, agar rakyat Aceh, tokoh, dan pejuang di Aceh mendukung Soekarno-Hatta.

23 Agustus 1945 :

Sebanyak 56 tokoh hadir dalam pertemuan lanjutan di Shu Chokan (Kantor Residen Aceh, kini kantor Gubernur Aceh. Tengku Muhammad Daud Beureueh tidak hadir. Nyak Arief mengambil Alquran dan berdiri. ”Demi Allah, Wallah, Billah, saya akan setia untuk membela kemerdekaan Republik Indonesia sampai titik darah saya yang terakhir”. Teuku Polem Muhammad Ali mengikuti, hingga seluruh peserta pertemuan melakukan sumpah senada. Mantan Kepala Polisi di Aceh, Husein Naim dan Muhammad Amin Bugeh mengibarkan bendera Merah Putih. Nyak Arief diangkat sebagai Gubernur Aceh beberapa hari kemudian.

15 September 1945 :

Teuku Muhammad Daud Cumbok, putra hulubalang Desa Cumbok, lahir tahun 1910, menentang kemerdekaan RI di Aceh. Pejuang kemerdekaan RI di Aceh, dipimpin Sjamaun Gahara menyerbu Markas Daud Cumbok. Daud Cumbok disebut-sebut meninggal. Dikenal sebagai ”Peristiwa Cumbok”, ini merupakan konflik pertama kali antara kelompok pro-RI dengan penentangnya.

Kelompok pro-RI dimotori ulama, sedangkan penentang bergabung dengan RI dimotori hulubalang dengan pusat kekuasaan di Bireun, Aceh Utara. Di daerah ini belakangan dikenal sebagai basis Gerakan Aceh Merdeka (GAM) setelah Hasan Tiro ke luar negeri. Sebelumnya, pusat GAM di Pidie. Perang Hasan Tiro baru bisa diatasi akhir 1946. Peristiwa ini sebenarnya antiklimaks dari pertentangan mereka sejak penjajahan Belanda (1910-1920).

16 Juni 1948 :

Presiden Soekarno bersumpah atas nama Allah untuk memberikan hak-hak rakyat Aceh dan menyusun rumah tangganya sendiri sesuai syariat Islam.

19 Desember 1948 :

Ibu kota RI pindah dari Jakarta ke Yogyakarta. Soekarno-Hatta menunjuk Syafruddin Prawiranegara mendirikan Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Bukit Tinggi Sumatera Utara. Tengku Daud Beureueh yang kemudian dikenal sebagai tokoh pemberontak Darul Islam/Tentara Islam Indonesia membantu pemerintah darurat tersebut.

17 Desember 1949 :

Penampilan Daud Beureueh untuk membantu Syafruddin disambut tokoh ulama lain, di antaranya Hasan Ali, Ayah Gani, H.M. Nur E.L. Ibrahimy, dan Teuku Amin. Mereka melobi Syafruddin Prawiranegara untuk mendirikan Provinsi Aceh. Syafruddin mengamini dan mengeluarkan Ketetapan PDRI Nomor 8/Des/WKPH tanggal Kutaraja, 17 Desember 1949. Daud Beureueh diangkat sebagai Gubernur Militer Aceh. Namun, Wali Negara Sumatera Utara, Tengku Dr. Mansur menggagas megara merdeka, terpisah dari RI. Daud Beureueh diundang pertemuan. Undangan disebar oleh pesawat Belanda.

Akhir 1949 :

Daud Beureueh bersikukuh untuk mendukung kemerdekaan RI. Bahkan, mengalang pengumpulan dana dari rakyat Aceh untuk membiayai pemerintah RI. Tempo dua bulan, terkumpul 500.000 dolar AS. Sebanyak 250.000 dolar AS disalurkan kepada angkatan perang RI, 50.000 dolar AS untuk perkantoran RI, 100.000 dolar AS untuk pengembalian pemerintah RI dari Yogyakarta ke Jakarta, dan 1000 dolar AS diserahkan kepada pemerintah pusat melalui AA Maramis.

Kemudian rakyat Aceh mengumpulkan 5 kg emas untuk membeli obligasi pemerintah untuk membiayai perwakilan Indonesia di Singapura, pendirian Kedutaan Besar RI di India dan pembelian dua pesawat terbang untuk transportasi pejabat RI.

8 Agustus 1950 :

Dewan Menteri Republik Indonesia Serikat (RIS) di Jakarta memutuskan, wilayah Indonesia dibagi 10 provinsi. Provinsi Aceh yang telah berdiri pada 17 Desember 1949, dilebur dengan Provinsi Sumatera Utara, tertuang dalam Peraturan Pengganti UU Nomor 5/1950 ditandatangani Pejabat Presiden Mr. Asaat dan Menteri Dalam Negeri Susanto Tirtoprojo (tokoh Partai Nasionalis Indonesia/PNI).

23 Januari 1951 :

Perdana Menteri M. Natsir membacakan surat peleburan provinsi tersebut di RRI di Banda Aceh.

21 April 1953 :

Daud Beureueh terpilih sebagai Ketua Umum Kongres Alim Ulama se-Indonesia di Medan. Ia minta segenap ulama memperjuangkan dalam Pemilihan Umum (Pemilu 1955 supaya negara RI menjadi Negara Islam Indonesia (NII). Gagasan senada dicetuskan lebih dulu oleh Kartosoewirjo pada 7 Agustus 1949 di Jawa Barat, pasukannya dikenal DI/TII. Kemudian, ia menyusun 13 dasar pemerintah NII.

21 September 1953 :

Daud Beureueh memproklamasikan dukungan berdirinya NII yang dipelopori Kartosoewirjo.

23 September 1955 :

Tokoh Aceh menggelar Kongres Rakyat Aceh atau Kongres Batee Krueng. Daud Beureueh diangkat sebagai Kepala Negara dan Wali Negara Aceh. Aceh sebagai Negara Bagian Aceh dari konfederasi NII pimpinan Kartosoewirjo. Dibentuk Ketua Majelis Syura (DPR) Tengku Husin Al Mujahid, Kabinet Negara Bagian Aceh sebanyak sembilan menteri dan Resimen Pertahanan dan Perlawanan sebanyak tujuh wilayah.

27 September 1955 :

Menteri Negara Bagian Aceh mengadakan pertemuan khusus. Pemerintah RI mengirimkan pasukan tentara dengan sandi Operasi 19 Agustus dan utusan khusus Presiden Soekarno mengadakan dialog.

27 Januri 1957 :

Menteri Dalam Negeri RI Sunaryo melantik Ali Hasjmy sebagai Gubernur Aceh dan Letnan Kolonel Sjamaun Gaharu sebagai Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) Aceh. Pelantikan ini menandakan pembatalan likuidasi Provinsi Aceh. Kedua pejabat berhasil meraih simpati DI/TII di Aceh.

Juli 1957 :

Gubernur Ali Hasjmy dan Pangdam Aceh mengikat perjanjian dengan DI/TII di Aceh dalam ”Ikrar Lam The”. Gejolak di Aceh mereda.

15 Februari 1958 :

Daud Beureueh bergabung dengan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dan Permesta, serta memutus hubungan dengan DI/RII Kartosoewirjo. PRRI dan Permesta dengan DI/TII di Aceh mengadakan operasi bersama menumpas orang-orang Soekarno dengan sandi Operasi Sabang-Merauke.

Desember 1958 :

DI/TII di Aceh mengirim Perdana Menteri Negara Aceh, Hasan Ali dalam pertemuan di Genewa. Hasan Tiro yang sedang kuliah di AS menghadiri pertemuan dalam kapasitas pemuda Aceh yang peduli DI/TII. Hasan Tiro berpendapat, Indonesia hanya sembilan negara bagian dari sepuluh yang dimiliki dan digagas pendirikan Republik Persatuan Indonesia.

16 Mei 1959

Provinsi Daerah Istimewa Aceh berdiri, Wakil Perdana Menteri RI Mr. Hardi mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 1/Missi/1959, isinya memberikan otonomi bidang pendidikan, agama dan adat istiadat. Babad baru Aceh ini berkat negosiasi Gubernur Ali Hasjmy dan Pemimpin Dewan Revolusi Aceh Hasan Saleh. Ia orang dekat Daud Beureueh yang membelot dengan alasan letih berjuang dan memilih turun gunung.

8 Februari 1960 :

Republik Persatuan Indonesia didirikan dengan Presiden Syafruddin Prawiranegara dan Wakil Tengku Daud Beureueh. Ikut bergabung mantan Perdana Menteri RI M. Natsir dan Burhanuddin Harahap. Bahkan Sumitro Djojohadikusumo bergabung, hanya di dalam tubuh PRRI. Soekarno membalas dan mengadakan Operasi 17 Agustus dan Operasi Merdeka.

April 1961 :

Tokoh PRRI Sumatera Utara Mauludin Simbolon ”cerai” dengan Republik Persatuan Indonesia dan membentuk Pemerintah Darurat Militer.

25 Agustus 1961 :

Presiden Republik Persatuan Indonesia, Syafruddin Prawiranegara menyerah kepada RI di Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Diikuti oleh M. Natsir. Daud Beureueh yang diajak melalui surat dua kali, menolak jejak presidennya. Bahkan, ia memproklamasikan Republik Islam Aceh, menggantikan Republik Persatuan Indonesia. Menteri Pertahanan dan Keamanan Jenderal TNI A.H. Nasution membujuk Daud Beureueh untuk kembali ke pangkuan RI dan menjanjikan hak penuh rakyat Aceh melaksanakan syariat Islam.

22 Desember 1962 :

Diadakan rekonsiliasi dalam momen Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh (MKRA) dan lahir Ikrar Blangpadang. Daud Beureueh menerima perdamaian dan mengakhiri (1964) pemberontakan gagasan NII atau Republik Islam Aceh. Rakyat Aceh sementara menikmati damai dengan ongkos 4.000-5.000 nyawa saudara mereka.

1972 :

Daud Beureueh kembali mengumpulkan kekuatan DI/TII untuk menggalang perlawanan pemerintah pusat dan mengutus Zainal Abidin (Menteri Dalam Negeri Pemerintah Islam Negara Aceh) menjemput kakaknya, Hasan Tiro di Kolumbia AS. Hasan Tiro menyambut hangat dan menyatakan semua senjata telah disiapkan.

20 Mei 1977 :

Gerakan Aceh Merdeka (GAM) diproklamasikan sebagai reaksi atas kebijakan pemerintah Presiden Soeharto yang mendirikan projek-projek multinasional di Aceh sejak 1970. Gerakan ini baru mencuat ke publik 1989 ketika desertir berpangkat kopral, Robert menyebut diri Panglima Perang Angkat Gerakan Aceh Merdeka (AGAM) dan mencuri 18 pucuk senjata ABRI yang mengadakan aksi ABRI Masuk Desa (AMD).

24 Mei 1977 :

Para tokoh GAM membentuk kabinet dan Daud Beureueh mengusulkan Hasan Tiro Sebagai Ketua GAM dan Wali Negara Aceh. Penunjukan sempat ditentang tokoh GAM lain karena Hasan Tiro tidak hadir di pertemuan. Namun, akhirnya forum bisa menerima usulan Daud Beureueh.

Perkembangannya, pemimpin GAM tidak hanya Hasan Tiro. Di antaranya Tengku Ahmad Dewi (1949-1991) dan Tengku Bantaqiah (1952-1999). Ahmad Dewi berseberangan dengan Hasan Tiro, hilang tidak diketahui pasti rimbanya. Ada rumor dihabisi TNI pada 1991 dan ada tuduhan oleh pendukung Hasan Tiro karena tokoh ini pernah mengeluarkan fatwa hukum mati. Tengku Bantaqiyah ditembak secara membabi-buta oleh 200 pasukan TNI pada 23 Juli 1999 di Masjid Pondok Pesantren Al Bantaqiyah.

Desember 1977 :

Abdullah Syafei dikenal sebagai Ketua Komisariat Partai Demokrasi Indonesia Kecamatan Lembutu Aceh Pidie. Kegigihannya menjadikan Lembutu ”Kandang Banteng” mengalahkan Golkar pada Pemilu 1977. Ia dikejar-kejar dan lari berlindung pada tokoh-tokoh GAM dan akhirnya resmi bergabung ke gerakan ini.

Awal 1978 :

TNI mengadakan penyergapan, Abdullah Syafei dkk. melarikan diri ke Malaysia, Thailand sampai akhirnya terdampar di Libia.

1983-1987 :

Abdullah Syafii pulang ke Aceh tahun 1983. Ia mengonsolidasikan kekuatan GAM. 1987, Hasan Tiro mengangkatnya sebagai Panglima GAM. Setahun berikutnya, ia mendeklarasikan pengangkatannya kepada publik Aceh.

Awal 1989 :

Sebanyak 11 pejuang eks Libia mendirikan Majelis Pemerintahan (MP) GAM di Kualalumpur dipimpin Husaini dan Sekretaris Tengku Don Zulfadli, menyatakan Aceh merdeka pada tahun 2004. Hasan Tiro (77 tahun waktu itu) marah dan mengeluarkan mereka dari keanggotaan GAM. Zulfadli tewas ditembak lawannya 1 Juni 2000.

1989-1998 :

Presiden Soeharto menerapkan kebijakan Aceh sebagai Daerah Operasi Militer dengan sandi Operasi Jaring Merah atas permintaan Gubernur Aceh Ibrahim Hasan. Korban tewas diperkirakan 4.000-5.000 jiwa. Sumber lain menyebut 8.344 jiwa tewas.

7 Agustus 1998 :

Presiden Habibie mencabut status Aceh sebagai DOM.

5 Januari-5 Maret 1999 :

TNI melakukan Operasi Wibawa 1999. Sebanyak 730 jiwa rakyat Aceh dan 170 aparat tewas.

24 Maret 1999 :

Mahasiswa membentuk Sentral Informasi Referendum Aceh (SIRA) untuk menggalang Sidang Umum Masyarakat Pejuang Referendum (SUMPR) di Masjid Baiturrahman. SIRA, lembaga perjuangan politik menapai Aceh merdeka.

Desember 2000 :

Ahmad Kandang muncul sebagai Panglima GAM lainnya. Ia tewas oleh desingan peluru TNI.

4 Desember 1999 :

GAM merayakan hari ulang tahun secara terbuka dipimpin Abdullah Syafei.

16 Januari 2000 :

Abdullah Syafei dikabarkan tertembak. MPR GAM di Kualalumpur membantah. Abdullah Syafei pun benar masih hidup.

29 November 2000 :

Presiden Abdurrahman Wahid mengundang tokoh intelektual, ulama dan santri ke Istana Merdeka. Hadir Sofyan Ibrahim Tiba (Universitas Muhammadiyah Aceh), Naimah Hasan, Tengku Baihaqi (Himpunan Ulama Dayah dan Penasihat Thaliban), M. Daud Yoesoef (Universitas Syah Kuala). Disepakati, penyelesaian Aceh melalui dialog TNI dan GAM. Kedua pihak sepakat untuk menunjuk mediator Henry Dunand Centre (HDC) sebagai mediator.

sekilas bayangan mengapa dan kenapa dengan Indonesia, Aceh, Gam, DOM dan konflik – diambil dari pikiran rakyat. diambil dari sebuah blog website.

0 komentar:



Poskan Komentar